DPRD Bangkep Minta Polisi Telusuri Pungutan Biaya Porang Non Pemerintah
Bangkep, IN
Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Suhardin Sabalino meminta pihak kepolisian untuk segera menelusuri dugaan praktik pungutan liar biaya program komoditi porang non pemerintah kepada petani sebesar Rp. 300-400 ribu.
Anggota Komisi 1 DPRD Bangkep ini mengaku bahwa, hal ini perlu ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian. Sebab kasus penipuan yang dilakukan sejumlah oknum kerap terjadi di Bangkep dengan berbagai dalih.
Olehnya, tindak lanjut pihak kepolisian sangat penting untuk meminimalisir terjadinya dugaan penipuan di kalangan masyarakat.
Apabila tidak benar dan hanya merugikan masyarakat, maka pihak kepolisian segera menangkap oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.
“Kan sudah banyak kasus-kasus penipuan yang terjadi di Bangkep, ini yang perlu diantisipasi. Kasian masyarakat kita yang menjadi korban penipuan,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Diketahui, belakangan ini, ramai diperbincangkan adanya program bantuan komoditi porang untuk masyarakat yang dikelola melalui non pemerintah.
Bantuan dengan iming-iming akan mendapatkan bibit komoditi porang hingga biaya operasional mulai dari pengolahan lahan sampai pada perawatannya berkisar Rp. 70 juta perjiwa itu memantik respon banyak kalangan.
Sebab bantuan tersebut diduga ada pungutan biaya awal terhadap petani secara variatif. ada yang menyetor Rp. 200 ribu, dan ada juga yang menyetor Rp. 350 ribu hingga Rp. 400 ribu. Namun sejauh ini, bantuan tersebut tidak jelas asal-usulnya dan kebenarannya. ***
