Inspektorat Diminta Usut Dugaan Kongkalikong Berbagai Bantuan di Dolom
Banggai, IN
Sejumlah warga Desa Dolom Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (15/12) 2021 lalu melalui sambungan telepon genggam mengadukan soal kelakuan Pemerintah Desa setempat.
Aduan warga ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD/ADD) yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa yaitu berupa pengadaan bantuan ternak sapi tahun 2021 yang sebenarnya 14 ekor, namun yang diadakan hanya 12 ekor.
Alasan Kepala Desa sapi yang dua ekor tersebut untuk menutupi kekurangan di tahun lalu,“ alasan ini sungguh aneh bin ajaib tutur sejumlah warga. Berarti pengadaan di tahun yang lalu diduga ada ketimpangan.
Kemudian masalah pengadaan sensor mini, itu yang diberikan bukan masyarakat melainkan kepada aparat desa melalui istri-istrinya tutur warga. Dan makanan tambahan ibu hamil sudah dianggarkan, tetapi tidak juga diberikan kepada penerima manfaat terang warga. Terlebih lagi makanan tambahan stunting hanya diberikan susu kotak seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
Dalam bencana Covid-19 pemerintah telah menganggarkan bantuan melalui Dana Desa (ADD/DD) untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, namun sangat disayangkan bantuan tersebut hanya berupa satu sachset sabun cair mama lemon yang seharga seribu rupiah, satu buah ember hitam kecil dan tiga botol alkohol kecil, papar sejumlah warga.
Bantuan pembangunan rumah kumuh di tahun 2020 cuma diberikan ramuan kayu kepada enam orang penerima manfaat, itupun ditolak oleh warga karena tidak diberikan sewa untuk pembangunan rumah tutur warga. Itupun ada titipan bahasa dari aparat desa kalau ada orang bertanya tentang banyaknya jumlah sak semen, bilang saja ada diberikan tiga puluh sak semen per satu unit rumah, padahal kenyataannya tidak cukup tiga puluh sak semen yang diberikan.
Ironisnya lagi laporan masyarakat mengenai kinerja aparat pemerintah desa Dolom Kecamatan Lobu sangat amburadul. Pasalnya, mereka (aparat) tidak proaktif dalam bertugas atau berkantor di desa, sementara mereka itu (aparat desa) hanya datang mengisi absen kemudian langsung pulang dan terus pergi di kebun.
Kasihan kami masyarakat, sementara mereka adalah aparat desa yang digaji oleh negara untuk melayani masyarakat dan bukan digaji untuk pergi kerja di kebun milik pribadi. Ini artinya sama dengan makan gaji buta, dan pihak pemerintah Kecamatan Lobu turut membiarkan hal tersebut, jelas warga.
Oleh sebab itu, kami atas nama warga masyarakat Desa Dolom Kecamatan Lobu meminta kepada instansi terkait (pemerintah) agar mengusut tuntas permasalahan yang ada ditatanan pemerintah Desa Dolom Kecamatan Lobu, sehingga roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, tutur sejumlah warga.
Sampai berita ini diterbitkan pihak pemerintah Desa Dolom (Kepala Desa) terkesan tidak mau ditemui untuk dikonfirmasi. ”Kalau hal persoalan di desa tunggu saja Kaur saya yang menjelaskan, itu bukan urusan saya”, ujar Kepala Desa melalui via telepon. *(Nakir)
