Pembenahan Di lingkungan Disdik Jangan Hanya Menyisir Kepsek

Banggai, IN

Langkah dan upaya pembenahan birokrasi yang eksennya mulai diimplementasikan dengan menganti segelintir kepala sekolah yang masih menyandang status pejabat sementara, oleh berbagai kalangan pemerhati pendidikan di daerah ini menggangap kebijakan tersebut kurang relevan.

Menurut mereka, harusnya yang dilakukan di awal pemerintahan AT-FM (Ir. H. Amiruddin Tamoreka dan Drs. H. Furqanuddin Masulili, MM) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai yang baru terpilih dan dilantik, menyelesaikan persoalan ditingkat hulu dan bukan sebaliknya terkesan hanya menyisir ditingkat hilir.

Jika memang agenda utamanya ingin melakukan pembenahan birokrasi khusus di lingkungan pendidikan, solusi konstruktif yang harus segera diambil tidak lain adalah membenahi internal ditingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD Dinas Pendidikan Banggai).

Sebab akar masalah yang banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir dan bukan lagi merupakan rahasia umum, kinerja ditingkat dinas kabupaten terkesan sudah terkotak-kotak dan tidak lagi harmonis.

Bahkan secara struktur organisasi OPD Dinas Pendidikan Banggai, beberapa bidang kerja disebut-sebut sudah tidak difungsikan sesuai tupoksinya.

Mulai dari manajemen pengurusan Dana BOS terhadap seluruh SD/SMP di 23 wilayah administratif Kabupaten Banggai, yang jauh di tahun sebelumnya ada dibawah Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) sekarang ini sudah melibatkan berbagai staf dari perencanaan dan kepegawaian.

Belum lagi mengenai realisasi berbagai proyek fisik setiap tahun anggaran yang banyak menuai keresahan di kalangan pengusaha jasa konstruksi maupun sekolah sebagai penerima bantuan.

“Kalau memang nawaitunya ingin melakukan restrukturisasi birokrasi demi efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan dunia pendidikan di daerah ini, harusnya yang dibenahi terlebih dahulu adalah ditingkat dinas kabupaten dan bukan hanya sekedar menyisir langsung kepada segelintir kepala sekolah. Karena kebijakan ini jelas tidak akan menyelesaikan akar persoalan bahkan hanya akan menimbulkan kesan sebagai politik balas dendam,” tegas sejumlah kalangan. *Tim