Arnold : Kemitraan Pemerintah dan KFM Harus Transparan
Banggai, IN
Melalui percakapan sambungan telepon WhatsApp (WA) belum lama ini Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Lintas Sulteng) Arnold Kamuh secara tegas meminta agar hubungan kemitraan yang terjalin selama ini antara pihak pemerintah dengan PT. Koninis Fajar Mineral (KFM) bisa lebih transparan ke publik.
Pasalnya menurut aktivis LSM yang sudah malang melintang di dunia organisasi kemasyarakatan ini, sejak awal masuknya PT. KFM yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lima desa lingkar tambang diantaranya, Nanga-Nangaon, Tuntung, Pongian, Koninis dan Desa Gonohop, terkesan ada sejumlah agenda besar secara teknis yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat.
Arnold mencontohkan, khusus di Desa Tuntung sampai sekarang belum ada transparansi maupun musyawarah bersama seluruh elemen masyarakat, terkait progres alokasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai bentuk kompensasi dari royalti hasil eksploitasi melalui pengirman bahan baku nikel yang dilakukan PT. KFM, sesuai ketentuan UU Minerba yang merupakan sebuah kewajiban mutlak pihak perusahaan kepada masyarakat terdampak.
Belum lagi persoalan menyangkut kejelasan pemindah tanganan (take over) jalan koridor 6,5 Km termasuk jalan desa 2,5 Km yang sesuai informasi statusnya kemarin diajukan permohonan pinjam pakai antara pihak Pemerintah Desa Tuntung dengan PT. KFM.
Besaran nominal kompensasi pinjam pakai terhadap jalan desa 2,5 Km yang dikerjakan melalui alokasi Dana Desa (DD) tahun 2019 lalu sekitar Rp. 300 juta lebih, hingga kini diduga tidak jelas sosialisasinya kepada masyarakat desa sekitar.
“Seluruh aparat penegak dalam tanda petik, harusnya selalu memposisikan diri terdepan membela kepentingan masyarakat yang menjadi korban, bukan sebaliknya menjadi antek dan kaki tangan pihak perusahaan untuk memuluskan seluruh aktifitas penambangan yang kedepan jelas akan berimplikasi terhadap dampak lingkungan. Esensi dari sebuah investasi tidak lain bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan selalu merujuk pada kultur kearifan lokal,” tegas Arnold. Hingga berita ini dilansir para pihak terkait belum berhasil dimintai klarifikasi. *Tim
