Pemangku Adat, Pemdes dan BPD Tuntung Tolak Aksi Demo
Banggai, IN
Setelah sebelumnya Pemerintah Desa Nanga-nagaon menggelar rapat terkait penolakan aksi demonstrasi yang belum lama ini digelar oleh elemen tertentu di pusat kota Kecamatan Bunta, Kamis (18 Maret 2021), rencananya unsur pemangku adat, aparat pemerintahan desa dan BPD Tuntung bakal mengadakan rapat internal mensikapi aksi demo yang sempat digulirkan beberapa hari sebelumnya.
Unsur pemangku adat Desa Tuntung Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Wajir Peanto ketika dihubungi media Online inovasinews.net via telepon hari ini menyatakan, agenda rapat ataupun musyawarah bersama perangkat pemerintahan desa, BPD dan forum karang taruna, jika tidak ada aral melintang akan dihelat nanti malam usai sholat Isya.
Point utama rencana pelaksanaan rapat internal ini tidak lain dalam kerangka memfollow up aksi demonstrasi yang dilakukan oleh elemen tertentu terhadap eksistensi hadirnya PT. Koninis Fajar Mineral (KFM) yang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi penambangan nikel di lima desa di Kecamatan Bunta.
Pada prinsipnya menurut Wajir, lima desa yang masuk didalam areal titik koordinat lingkar tambang menolak berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh elemen tertentu. Karena kegiatan orasi sekaligus aksi demo yang digelar, legalitasnya tidak ada koordinasi dan mewakili aspirasi dari masyarakat di lima desa lingkar tambang.
Terlebih lagi, menyangkut persoalan perekrutan tenaga kerja yang selama ini dilakukan PT. KFM sudah profesional dan proporsional, dikarenakan selalu merujuk pada rekomendasi dari setiap pemerintahan desa yang ada di wilayah lingkar tambang dan selama ini tidak ada istilah lewat jendela.
“Beberapa tuntutan yang sempat disuarakan para pendemo beberapa waktu lalu, kesemua pointnya sejak awal oleh PT. KFM selalu berkomitmen memenuhi seluruh masukan dan aspirasi terkait pemberdayaan masyarakat,” tegas Wajir.
Dikesempatan yang sama Koordinator LSM Lintas Sulteng Arnol Kamuh yang sejak awal sampai dengan hari ini terus menggawal dan memonitoring terhadap bentuk-bentuk kerja sama yang sifatnya simbiosis mutualisme antara PT. KFM dengan masyarakat, menganggap eksistensi pihak perusahaan selalu on the track berjalan di koridor regulasi yang telah ditentukan.
Sejak awal menurut Arnol, PT. KFM sudah sangat mengakomodir terkait persoalan Usaha Kegiatan Lingkungan (UKL) dan bisa dikatakan tidak ada persoalan yang signifikan terutama yang memiliki korelasi dengan kepentingan masyarakat.
Selama ini menurut pengakuan masyarakat, mereka merasa sangat terbantu dengan hadirnya PT. KFM terlebih lagi menyangkut dampak ekonomi dalam hal proses pembebasan lahan yang tengah berproses dengan pihak perusahaan. *Tim
