Dugaan Kasus Desa di Bunta Berserakan, Tupoksi Inspektorat dan PMD Terkesan Memuakan
Banggai, IN
Menyusul rentetan berbagai sinyalemen kasus yang terjadi disejumlah desa di wilayah Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang intensitasnya tergolong banyak, dan hingga kini belum satupun yang mendapat follow up serius dari instansi terkait, tak pelak kondisi ini memunculkan kesan kritis dari berbagai kalangan masyarakat di daerah ini.
Sejumlah warga pada media online inovasinews.id belum lama ini dengan nada tegas menyatakan, mereka selaku masyarakat merasa muak dengan kinerja Inspektorat dan Dinas PMD Kabupaten Banggai.
Pasalnya, berbagai indikasi kasus aitem kegiatan fisik maupun pemberdayaan, termasuk pembayaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan honor aparat yang sudah ditindak lanjuti dan dilaporkan ketingkat kabupaten akan tetapi tidak ada respon balik yang memuaskan masyarakat.
Padahal berdasarkan data dan bukti di lapangan, pengelolaan dana desa yang banyak bermasalah di sejumlah wilayah Kecamatan Bunta, nilai nominal pagunya berkisar diangka ratusan juta rupiah.
“Mulai dari BLT, pembayaran honor aparat, pembangunan rumah tidak layak huni, pemasangan lampu penerangan jalan dan sejumlah aitem kegiatan lainnya, banyak yang bermasalah dan sudah dilaporkan hanya saja tidak mendapat tanggapan berarti dan terkesan ada proses pembiaran,” tegas warga.
Warga meminta kepada Bupati Banggai Ir. H. Amiruddin Tamoreka untuk melakukan kajian mendalam terhadap para pejabat yang diberikan amanah menjalankan tupoksi baik di lingkungan Badan Inspektorat maupun PMD Banggai, sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Hingga berita ini dilansir para pihak terkait belum berhasil dimintai klarifikasinya. *Tim
