PJ Kades Simpang II Abdul Effendi Paparkan Usulan Prioritas Tahun 2026
Banggai-Sulteng, inovasinews.id
Penjabat Kepala Desa Simpang II Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Abdul Effendi M, S.Pd, memaparkan sejumlah rencana prioritas pembangunan desa yang saat ini tengah disusun dalam dokumen RKPDes 2026.
Ia menjelaskan bahwa usulan masyarakat menjadi dasar utama dalam penentuan program desa tahun mendatang, sekaligus melanjutkan program tahun sebelumnya.
Menurut Abdul Effendi, penyusunan RKPDes 2026 masih berada pada tahap perancangan dan tetap mengacu pada hasil musyawarah desa bersama BPD, Sekretaris Desa, dan perangkat lainnya. Beberapa usulan masyarakat yang belum terakomodir pada tahun 2025 akan kembali diangkat pada penyusunan tahun 2026.
Salah satu poin yang kembali dibahas adalah penurunan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), mengikuti ketentuan regulasi terbaru. Kebijakan ini menjadi fokus dalam pembahasan awal penyusunan RKPDes.
PJ Kepala Desa juga mengungkapkan bahwa ia tengah melakukan lobi ke pemerintah provinsi terkait pembangunan jembatan gantung yang menjadi akses penting bagi masyarakat Simpang II dan wilayah sekitar. Infrastruktur ini dinilai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas warga.
Warga desa juga banyak mengusulkan pembangunan plat deker serta akses kantong produksi. Proposal terkait kebutuhan tersebut telah disusun dan disampaikan kepada Ketua Forum, termasuk Aleg DPRD Banggai asal Dapil Bunta Irwanto Kulap. Pemerintah desa berharap usulan tersebut bisa mendapat dukungan dari semua elemen yang berkompeten.
Terkait kelompok masyarakat, PJ Kades Simpang II menegaskan pentingnya memastikan bahwa seluruh kelompok penerima bantuan benar-benar aktif dan bukan kelompok siluman.
Pemerintah desa mendorong kelompok agar mengajukan proposal bantuan bibit untuk sektor pertanian dan perkebunan.
Di bidang perkebunan, beberapa usulan masyarakat meliputi, mesin paras rumput, bibit kakao sambung pucuk dan bibit kelapa dalam.
Program rumah layak huni juga menjadi salah satu prioritas yang terus didorong ke tingkat Kabupaten (APBD II). Dari total sekitar 40 KK yang diusulkan, baru 10 unit yang terealisasi sebelumnya sehingga sisanya akan kembali diajukan. *Syarif
