Pemerintah Desa Polo Bahas Alokasi Dana Desa dan Program Prioritas Tahun 2025
Banggai-Sulteng, inovasinews.id
Pemerintah Desa Polo bersama pihak Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Senin (27/10) 2025 menggelar musyawarah desa (Musdes), untuk membahas berbagai program prioritas dan alokasi anggaran Dana Desa tahun 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping lokal desa, serta masyarakat dari tiap dusun.
Dalam rapat itu, dijelaskan pembagian alokasi dana yang telah diatur dalam regulasi, yakni 20 persen untuk BUMDes, 30 persen untuk program koperasi merah putih, dan 10 persen untuk penanganan stunting.
Pembagian ini diharapkan dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat agar pelaksanaan program berjalan transparan dan tepat sasaran.
Selain membahas alokasi dana, pertemuan juga menyoroti usulan masyarakat yang berfokus pada sektor pariwisata, kelompok tani, dan kelompok nelayan. Seluruh usulan akan dipertimbangkan dalam musyawarah desa lanjutan, sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran.
Usai rapat, Ketua BPD Polo Samsu Abasa, SH pada Media Online inovasinews.id menyampaikan bahwa, sebelum Musdes dilaksanakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kepala desa untuk menyelaraskan pokok-pokok pikiran BPD dengan program kerja pemerintah desa. Hasilnya, seluruh rancangan kegiatan disetujui bersama tanpa koreksi berarti dari pihak desa.
Musyawarah ini juga dihadiri oleh perwakilan dari sektor perikanan, pertanian, serta mahasiswa KKN dari universitas yang sedang melakukan kegiatan pengabdian di Desa Polo. Mereka turut berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan masukan terhadap rencana program kerja pemerintah desa.
Menurut hasil musyawarah, program peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi prioritas di tahun 2025, sementara untuk tahun 2026 desa masih menunggu regulasi baru terkait persentase pembagian dana.
Dengan adanya musyawarah ini, Pemerintah Desa Polo berharap seluruh pihak dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat. *Syarif
