Disdik Terkesan Sekarat Stadium 4, Penentu Kebijakan Diminta Turun Gunung

Banggai, IN

Suasana psikologis Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan kinerja sesuai tupoksi yang ada dalam beberapa tahun belakangan ini, terkesan semakin sekarat di level stadium empat.

Perspektif itu seperti yang digambarkan sejumlah kontraktor dan pemerhati dunia pendidikan di daerah ini. Menurut mereka, dibeberapa tahun belakangan ini, berbagai indikasi persoalan terus-menerus terjadi diinternal Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dalam hal pelaksanaan manajemen birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)) tersebut.

Mulai dari pengurusan dan penanganan manajemen dana BOS se Kabupaten Banggai di 23 wilayah administratif kecamatan, yang dikesankan semakin sulit dan berbelit-belit.

Yang sebelumnya birokrasi pengurusannya diserahkan penuh ke Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), dalam beberapa tahun terakhir malahan turut disertakan staf baik dari bagian kepegawaian termasuk perencanaan, yang nota bene diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan tanda tangan dalam proses pengurusan dana BOS.

Belum lagi menyangkut realisasi berbagai proyek fisik di OPD ini yang setiap tahun anggarannya tidak sedikit para kontraktor yang berteriak karena sinyalemen praktek pengarahan paket pekerjaan termasuk indikasi fee proyek yang bukan lagi menjadi rahasia publik.

Dari sederet persoalan yang terjadi, para kontraktor dan pemerhati pendidikan yang lebih memilih untuk tidak menyebutkan identitas mereka pada media ini, menaruh harapan besar kiranya penentu kebijakan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik dan menjalankan tugasnya (Ir. H. Amiruddin Tamoreka dan Drs. H. Furqanudin Masulili, MM), untuk segera turun gunung atau paling tidak bisa secepat mungkin menggeluarkan sebuah kebijakan, agar suasana kinerja di Dinas Pendidikan Banggai kembali berjalan normal. *Tim