Rotasi Kepala SMA/SMK Diharap Jangan Jadi Sarana Balas Dendam Politik
Banggai, IN
Isu santer kegiatan rotasi di lingkungan pendidikan menengah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah yang terus menggelinding bak bola salju, akhirnya memantik beragam respon dari berbagai kalangan di daerah ini.
Upaya pemyegaran yang bakal diterapkan bagi para Kepala SMA/SMK se-Provinsi Sulteng inklud Kabupaten Banggai, entah di bulan Januari ataupun Pebruari 2022 kedepan diharapkan bisa didasari pada pertimbangan yang rasional, logis, proporsional dan akuntabel.
Berbagai kalangan guru SMA/SMK yang sempat dimintai tanggapannya perihal isu santer rotasi tersebut pada intinya menyerukan, jika memang dalam waktu dekat prosesi pergantian dan pelantikan para Kepala SMA/SMK bakal digelar, policy/kebijakan yang dilahirkan Gubernur H. Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Drs. H. Ma’mun Amir bisa mempertimbangkan asas obyektifitas.
Artinya, kebijakan rotasi kalangan ASN di lingkungan Sekdaprov Sulteng memang merupakan domain Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai “User” (Pengguna alias Pemakai,red). Akan tetapi paling tidak metodologinya selain kajian teknis dan regulasi dalam artian normatif, pertimbangan sosiologis riil disetiap sekolah bisa dijadikan parameter awal.
Sebab bukan jadi rahasia umum lagi menurut sejumlah guru, isu santer tentang rotasi para Kepala SMA/SMK yang bakal digelar, diduga tidak pernah lepas dari pengaruh dan intervensi kepentingan para oknum tertentu yang mendiclear merupakan bagian dari tim pejuang pemenangan di Pilkada tahun 2020 kemarin.
Padahal kenyataan konkrit di lapangan, masih begitu banyak para Kepala SMA/SMK yang rata-rata relatif muda, potensi, kreatif, inovatif sekaligus memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang mumpuni. Meski baru baru seumur jagung menjalankan mandat sebagai kepala sekolah, akan tetapi mereka sudah mampu melakukan restorasi besar-besaran, baik dari segi ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana maupun manajerial sistem kegiatan belajar-mengajar.
“Tidak sedikit para Kepala SMA/SMK selama ini yang mampu menerapkan strategi jemput bola sehingga anggaran miliaran rupiah bisa terkucur di sekolah mereka, tanpa perlu lagi membebani postur APBD I yang sudah otomatis tidak akan mampu membiayai kebutuhan dan kekurangan disetiap sekolah. Tipikal pemimpin muda dan potensi seperti ini yang harusnya menjadi pertimbangan para penentu kebijakan dalam sebuah rangkaian proses rotasi. Bukan sebaliknya, hanya karena masukan dari para timses dan hanya berdasar berbagai laporan yang kebenaran dan obyektifitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, kemudian para ASN muda dan berprestasi begitu mudah dihancurkan masa depan karier mereka hanya karena pertimbangan politik praktis,” tegas para guru. *Tim
