Hutang Sekolah Sudah Capai Puluhan Juta, Pemprov Sulteng Diminta Evaluasi Jadwal Pencairan BOSDA
Banggai-Sulteng, inovasinews.id
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah inklud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta melakukan evaluasi/kajian internal terkait konsistensi jadwal dan waktu pencairan Dana BOSDA setiap tahun anggaran.
Pasalnya, sampai memasuki bulan Desember 2025, dana BOSDA di setiap sekolah pendidikan menengah baik SMA/SMK negeri belum juga ada proses pencairan.
Mirisnya lagi, akibat molornya waktu pencairan hingga berbulan-bulan lamanya, kondisi ini jelas sangat berdampak sikologis bagi operasional dan kelancaran proses belajar-mengajar di setiap sekolah.
Bahkan ada sekolah yang mengaku hutang mereka saat ini sudah mencapai puluhan juta untuk menutupi segala kebutuhan urgen di sekolah.
Jelas manajemen seperti ini jika dibiarkan berlarut-larut cepat atau lambat akan berdampak langsung bagi optimalisasi kegiatan belajar-mengajar, yang endingnya menganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan maksimal di tahun-tahun sebelumnya.
Sejumlah sumber menyayangkan dengan program 9 berani yang dicanangkan Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si di mana point pertamanya “Berani Cerdas”, tidak berbanding terbalik dengan dukungan dan support ditingkat satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulteng.
Apalagi sejak kepemimpinan bapak Anwar Hafid sebagai Gubernur, setiap sekolah tidak dibenarkan sama sekali untuk melakukan pungutan apapun kepada setiap siswa. Praktis sejak kebijakan ini diberlakukan, setiap SMA/SMK negeri di Sulteng tinggal menyandarkan kebutuhan rutin sekolah pada alokasi dana BOSDA.
Para pihak meminta Gubernur, Dinas Pendidikan dan Keuangan Provinsi Sulteng untuk mengevaluasi kembali ketepatan waktu proses pencairan dana BOSDA setiap tahun anggaran berjalan.
“Jangan hanya menjaga wibawa politik di mata publik, terus kepentingan riil di dunia pendidikan terkesan hanya kamuflase belaka, ujar berbagai pihak. *Tim
