Laporan Realisasi DD dan ADD 2025 Desa Sumber Mulya
Untuk kegiatan non-fisik, beberapa program telah mencapai tingkat realisasi yang cukup signifikan. Kegiatan operasional pemerintahan desa yang bersumber dari Dana Desa telah terealisasi sebesar 50%, utamanya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan seremonial memperingati HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
Selanjutnya, kegiatan profil desa dan pengisian data Prodeskel telah selesai dengan realisasi 100%, ungkap Kades Sumber Mulya Mujiono saat diwawancarai Media Online inovasinews.id di ruang kerjanya, Selasa (21/10) 2025.
Lebih jauh kades menjelaskan, kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) baru terealisasi sekitar 1%, karena masih dalam tahap awal pembiayaan, termasuk biaya penggalian data dan musyawarah dusun yang belum terlaksana (0%). Namun, musyawarah desa pembentukan tim RKPDes telah terlaksana dengan capaian 30%, yang menandakan proses perencanaan sudah mulai berjalan.
Untuk kegiatan Posyandu, termasuk pemberian insentif kader serta program makanan bergizi bagi balita dan ibu hamil, telah terealisasi sekitar 60%.
Sedangkan kegiatan fisik, seperti pembangunan sarana MCK, baru mencapai 4%, dan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya sesuai rencana anggaran.
Kegiatan insentif guru PAUD juga telah terlaksana sebesar 60%, menyesuaikan dengan tahap pencairan Dana Desa yang baru memasuki tahap kedua.
Sementara itu, penyertaan modal BUMDes masih 0%, karena pihak desa memilih menunda pencairan sampai kegiatan BUMDes berjalan lebih stabil agar menghindari risiko penggunaan dana.
Selain itu, disampaikan pula bahwa Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbangdes) untuk tahun anggaran 2026 masih menunggu jadwal resmi dari pemerintah kecamatan. Namun, tim RKPDes telah terbentuk dan mulai menyusun rencana jadwal turun lapangan untuk melakukan musyawarah dusun sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan desa tahun berikutnya.
Pemerintah Desa Sumber Mulya berkomitmen untuk terus melaksanakan program pembangunan sesuai ketentuan, dengan tetap mengutamakan transparansi, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan kegiatan. *Syarif
